Hasyim: Indonesia akan Besar Jika Ulama Lurus

Selasa, 22 Februari 2011 17:00
Surabaya, NU Online
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengingatkan jika masalah bangsa ini semakin kompleks dan makin banyaknya orang pintar di Indonesia. Tapi, orang benar jumlahnya semakin sedikit. Itulah yang membuat bangsa ini terancam, karena semakin banyak orang berlaku korup.

“Negara Indonesia bisa besar jika ulama mau berjalan dengan lurus di tengah semakin banyak ulama yang melupakan jalan dakwah dengan lebih memilih jalan menguntungkan dirinya sendiri daripada umat, “ tandas Hasyim Muzadi dalam seminar ‘Nasional NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Politik Islam Nusantara’ dalam rangka Harlah NU ke 88 tahun di Surabaya, Selasa (22/2).

Menurut Hasyim munculnya ulama parpol adalah gejala yang tidak baik. Oleh sebab itu NU harus meluruskan hal itu dan tidak boleh dibiarkan demi kebaikan bersama. Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali; pengamat politik Yudie Latif, dan Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Rizieq dan ulama se-Indonesia.

Sementara itu kata Ketua Tanfidz Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah, pemerintah agar jangan sekali-kali meninggalkan NU dalam membangun bangsa Indonesia. Melainkan pemerintah harus patuh kepada kritik ulama NU yang sering mengingatkan saat pengambilan kebijakan pemerintah yang menyimpang.

"Untuk itu, jika pemerintah mengabaikan masukan ulama NU akibat melakukan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat, maka siap-siap saja ditinggalkan warga NU. Di mana dalam sejarah bangsa Indonesia, pemerintah yang bertentangan dengan NU itu akan gagal," ujar Mutawakkil saat membuka seminar tersebut.

Oleh sebab itu Mutawakkil menghimbau kepada setiap ulama agar berani terus mengkritik ketidaklurusan yang dilakukan pemerintah. Ia meminta pemerintah harus dikritik jika memang sudah tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Tapi, ulama NU juga wajib mendukung pemerintah jika kebijakannya berpihak pada rakyat dan terus mengeluarkan kebijakan yang baik. Jika benar harus didukung, jika salah harus diluruskan," ujar Mutawakkil.(amf/ant)